Wali Nanggroe antara sebuah Pencapaian dan Pemerasan

Hasil perjanjian Antara RI-GAM yang disepakati telah berjalan selama 8 tahun yang termaktub dalam perjanjian MoU Helsinky merupaka sebuah hal yang sangat dinantikan rakyat Aceh dan merupakan puncak dari pencapaian saat konflik yang berkrpanjangan.

Dalam pencapaian tersebut merupakan keinginan masyarakat Aceh yang telah terkumpul dan merupakan kumpulan-kumpulam aspirasi rakyat Aceh. Adalah Wali Nanggroe yang di harapkan dapat menjadi pemersatu masyarakat di Provinsi Aceh dan merupakan kepala adat yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh umumnya.

Namun dalam pencapaian dan dan pelaksanaannya kemunculan Wali Nanggroe acap kali dijadikan buah bibir masyarakat. Mulai dari kemunculannya ,legitimasinya dan bahkan biaya pelantikan dan pengukuhannya yang sangat fantastis.

Berbicara legalitas memang kemunculan Qanun tentang Wali Nanggroe belum sepenuhnya mendapat lagitimasi yang tepat,belum adanya rekomendasi dari kementrian dalam negeri yang menganggap bahwa masih banyak poin-poin yang bertentangan dengan konstitusi bahkan dianggap belum mewakili seluruh masyarakat Aceh dan membuat permasalahan psikis terlebih adanya konflik berkepanjangan.

Masih berbicara tentang Wali Nanggroe yang belum mendapat legitimasi yang tepat, Muncul lagi bawa Wali Nanggroe akan di lantik oleh Presiden Republik Indonesia yang bertepatan pada pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang membuat isu Wali Nanggroe semakin mencuat dan memperoleh cemoohan masyarakat yang di anggap tidak mungkin karena bertentangan dengan sistematika protokoler kepresidenan.namun isu itu muncul dan hilang begitu saja.

Belum lepas dari ingatan kontroversi Wali nanggroe dan terpilihnya Malik Mahmud Al-Haytar yang di anggap oleh masyarakat dan para kombatan mantan sparatis Gerakan Aceh Merdeka tidak pernah berjuang dan bukan merupaka orang Aceh asli dan bertolak belakang dengan persyaratan yang di setujui dalam poin-poin persyaratan menjadi seorang pemangku Wali Nanggroe.

Tetapi dari berbagai masalah diatas ada hal yang sangat tidak masuk akal di dalam benak masyarakat Aceh yaitu jumlah biaya pelantikan dan pengukuhan yang sangat fantastik dan di anggap tidak masuk akal.dalam rapat sidang perencanaan Anggaran Belanja Daerah Aceh -perubahan biaya yang di minta adalah 50 milyar dan hal itu membuat ratting lembaga Wali Nanggroe menjadi sangat di tolak oleh masyarakat luas, Adnan Beransyah yg merupakan Anggota DPRA Aceh komisi A mengatakan anggaran tersebut wajar dan memang harus mewah mengingat Wali Nanggroe adalah petinggi daerah, namun pada rapat APBA-P perubahan tidak di singgung sedikitpun maslah pengukuhan Wali Nanggroe,kemudian muncul lagi isu bahwa dalam rapat DPR bahwa biaya pengukuhan Wali Nanggroe di ubah menjadi 24 miliyar dan membuat animo masyarakat Aceh terhadap Wali Nanggroe semakin di benci.

Munculnya demonstrai dan aksi penolakan melalui media cetak dan media masa membuktikan bahwa kemunculan Wali Nanggroe bukan hal yang sangat urgen dan di anggap sebagai ajang pemerasan rakyat Aceh.

Tanpa kita sadari bahwasanya pelantikan seorang Presiden Republik Indonesia saja biaya yang di butuhkan hanya 1,2 milyar dan acaranya sudah cukup di anggap mewah bagi sebuah negara.seharusnya sebagai calon lembaga daerah yang hanya bertingkat provinsi Wali Nanggroe tidak sepatutnya menhabiskan biaya yang sangat banyak dan besar.memang amanah perjanjian Mou Helsynki harus dilaksanakan namum terlebih dari itu semua kesejahteraan adalah kunci dari munculnya konflik dan hasil dari perdamaiannya juga adalah bagaimana agar masyarakat sejahtera. Seharusnya jika masyarakat Aceh sudah sejahtera jangannkan 50 milyar jika 100 milyar juga masyarakat juga pasti akan menyetujui karena hal urgen dalama artian kesejahteraan masyarakat Aceh sudah dipenuhi. (Muhammad Rusydi DR)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini