APBD Aceh Besar Tahun 2014 Disahkan Sebesar Rp 1,1 Triliun

Suasana paripurna RAPBK Aceh Besar 2014.
Dok: Istimewa
Jantho - Setelah melakukan Sidang Paripurna sejak 25-28 November 2013, akhirnya DPRK Aceh Besar menetapkan APBD Aceh Besar Tahun 2014, sekaligus penetapan Qanun-qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 pada penutupan Sidang Paripurna DPRK di Gedung DPRK Aceh Besar, Kamis (28/11/2013) sore. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Besar H T Ibrahim ST MM itu juga dihadiri Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah, Ketua DPRK Saifuddin, unsur Muspida, para staf ahli Bupati, Para Asisten, Kepala SKPK, dan para camat.

APBD Aceh Besar Tahun 2014 yang disahkan tersebut sebesar Rp 1.124.869.547.588. Struktur anggaran kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 65.393.300.000, dana perimbangan Rp 782.563.717.510 dan pendapatan daerah lainnya yang Sah Rp.276.912.530.078. Pendapatan yang diajukan tersebut mengalami peningkatan sebesar 23 persen yakni dari Rp 913.157.341.640 menjadi sebesar Rp 1.124.869.547.588 atau  bertambah sebesar Rp 211.712.205.948.

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah menyatakan,  akan terus melakukan efisiensi dan efektivitas program dalam upaya menjadikan berbgai program pemerintah dapat berguna serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan berbagai program pemerintah tidak terlepas dari sikap mental dan kedisiplinan para penyelenggara pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pihaknya berharap kepada seluruh penyelenggara pimpinan instansi pemerintahan di kabupaten itu bekerja optimal dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah dicanangkan untuk pembangunan di berbagai sektor dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah memberikan apresiasi kepada pimpinan DPRK. Apalagi selama ini DPRK Aceh Besar sudah menetapkan berbagai aturan daerah seperti Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Qanun Tentang Izin Usaha Perkebunan, Qanun Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum, Qanun Pengelolaan Sampah, Qanun Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Qanun Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Qanun Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, dan Qanun Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Besar.

Dalam momentum yang sama, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, T Ibrahim ST MM berharap, agar seluruh SKPD nantinya pada saat memasuki awal Tahun Anggaran 2014 segera dapat melaksanakan berbagai program kerja daerah, terlebih untuk  memberikan percepatan pada penanganan berbagai program mendesak dan strategis sesuai dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRK pada 30 Juli 2013.

“Pengelolaan anggaran wajib menerapkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan amanah. Oleh karenanya, berapa rupiah pun yang dikeluarkan dan dananya bersumber dari APBK harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” harapnya. [005-R]

Sumber: TheGlobeJournal.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini