Bebaskan 3 Terdakwa Korupsi, Hakim Tipikor Dilaporkan ke KY

Ilustrasi
BANDA ACEH - Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh terhadap tiga terdakwa korupsi kasus pengadaan alat kesehatan RSU Cut Mutia, Lhokseumawe, senilai Rp3,5 miliar, dikecam. Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) siap melaporkan majelis hakim Tipikor ke Komisi Yudisial (KY).

"Kami lagi berusaha mendapatkan dakwaan dan salinan putusan untuk kami laporkan ke Komisi Yudisial," kata Koordinator Mata, Alfian di Banda Aceh kepada Okezone, Rabu (13/11/2013).

Majelis hakim yang memutus bebas ketiga terdakwa adalah Muhammad Taswir (ketua) dan dua anggota, Ainal Mardiah dan Hamidi Djamil.

Sementara tiga terdakwa korupsi yang dibebaskan dalam sidang Senin, 11 November 2013 adalah Direktur RSU Cut Mutia yang juga kuasa pengguna anggaran Anita Syafrida; pejabat pembuat komitmen (PPK) Surdeni Sulaiman, dan pihak swasta rekanan proyek M Saladin Akbar.

"Vonis bebas ini kasus pertama di Pengadilan Tipikor Aceh dan sudah menjadi tren Pengadilan Tipikor daerah. Ini sangat mencederai keadilan rakyat," ungkapnya.

Menurut dia, sejak awal kasus ini sudah menunjukkan kejanggalan. Pertama, saat awal ketiganya ditetapkan sebagai tersangka, jaksa tak menahan mereka. Malah, tersangka diizinkan meminjam pakai barang bukti sitaan dengan alasan mendesak.

"Padahal ini peluang bagi rekanan untuk memperbaiki terhadap temuan. Sementara tuntutan jaksa sangat rendah, tidak sebanding dengan kerugian negara," sebut Alfian.

Putusan hakim yang menyatakan tidak ada kerugian negara juga dinilai aneh. Karena audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh menyebut, sebesar Rp3,4 miliar dari total anggaran Rp25 miliar bersumber dari APBN 2012.

"Tidak ada kesepahaman lembaga negara dalam pemberantasan korupsi, sehingga mareka lebih membangun tren pembelaan terhadap koruptor," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, mengatakan, pembebasan terdakwa korupsi oleh Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh merupakan langkah mundur dan preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Kami mendorong supaya Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menyidangkan kasus ini," tegasnya. (ris)

Sumber: okezone.com 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini