Data Pemda Melalui Website di Aceh Belum Transparan

Acehinfo | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh belum memiliki komitmen yang baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi anggaran guna mendorong pencegahan penyimpangan anggaran daerah yang merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Maulana, Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dalam Diskusi Publik Indeks Keterbukaan Anggaran Pemerintah Aceh dan 23 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, yang dilaksanakan GeRAK Aceh bekerjasama dengan Seknas FITRA, Kemitraan dan USAID, Kamis (14/11) di Banda Aceh

Peserta diskusi tersebut terdiri dari perwakilan pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Pidie, kalangan aktivis dan media. Narasumber diskusi itu dari Seknas FITRA, GeRAK Aceh, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Azhari dan Jehalim Bangung (Komisi Informasi Aceh). Diskusi itu untuk memberikan pemahaman kepada pejabat pemerintah, aktivis dan media selaku kontrol sosial tentang keterbukaan anggaran ke publik.

Lanjutnya, hasil itu berdasarkan hasil penelusuran Informasi Profil Badan Publik, Informasi , Anggaran yaitu RKPK, Raqan APBK, Qanun APBK, Raqan APBK Perubahan, Qanun APBK, dan LKPD audited serta Informasi Sistem Pelayanan Informasi Publik di website Pemkab/Pemko di Aceh.

“Ternyata  saat kita buka website Pemda, belum semuanya memasukkan informasi anggaran dan dokumen lainnya. Malah ada yang tidak ada alamat kantor Pemda,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, dalam paparannya menyampaikan hasil uji akses dokumen di Kota Banda Aceh dan Sekolah di Banda Aceh. “GeRAK Aceh melakukan uji akses terhadap dokumen Renja dan DPA Dinas di Banda Aceh melalui satu pintu yaitu PPID Banda Aceh,” jelas Askhalani.

Saat dulu GeRAK Aceh melakukan permintaan dokumen anggaran ke dinas langsung, masih banyak yang belum memberikan. Dari hasil uji akses ini, sudah ada peningkatan yang memberikan dokumen ketika melalui PPID Banda Aceh.

“Fungsi PPID harus terus menjadi lokomotif dalam hal akses dokumen oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurut Jehalim Bangun, beberapa temuan hasil evaluasi kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan UU 14/2008 di Aceh, dari 54 SKPA  hanya 38 (70,4%) yang sudah memiliki website, 10 SKPA (18,5%) belum memiliki website dan 6 (11,1%) yang websitenya sedang under construction.  Sedangkan 23 Kabupaten Kota telah memiliki Website (Tgl 13 s/d 27 September 2013) .
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini