Industri Migas Aceh Timur untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat

Oleh Mohd. Jully Fuady, S.H. | Advokat dan Koordinator Advokasi Migas Aceh Timur 2010-2012
 
Limpahan migas pada era 1980 sampai 1990-an di kawasan Arun Aceh Utara, lebih banyak menyisakan cerita kelam. Cerita kelam itu adalah migas menjadi momok yang membawa kemiskinan daripada menghadirkan kesejahteraan.

Melubernya isi alam saat itu, berhasil mempopulerkan Kota Lhokseumawe keseluruh penjuru dunia, namun masyarakat sekitar nyaris kehilangan asa untuk mendapatkan tetesan migas demi kesejahteraan dan meningkatkan harkat hidup dan matabat mereka, saat itu industri migas tidak mampu mengurai kemiskinan.

Fenomena industri migas dan krisis kebutuhan dasar masyarakat masih berlanjut, selanjutnya berpindah ke kabupaten tetangga yaitu Aceh Timur, walaupun tidak semelimpah Arun, Aceh Timur memilki tiga blok yaitu Blok Pase, Blok Peureulak, dan yang terakhir adalah Blok A.

Khusus untuk Block A penandatanganan kontrak yang dimulai pada 1 September 1961 untuk 30 tahun antara Pertamina dan Asamera. Kemudian kontrak diperpanjang 1 September 1991 untuk 20 tahun sampai 2011, dengan luas daerah kerja awal 3910 km2 dan luas saat ini 1803 km2.

Sejak 1999-2006 blok ini diusahakan oleh Conoco Phlipps (sebagai operator) dan Exxon Mobil, April 2006 Medco bersama Partner (Primeir dan Japex) membeli Mobil Blok A Limited (MBAL), dan pada Januari 2007 Medco bersama Partner membeli Conoco Philips Aceh Limited (CPAL) dan Medco bertindak sebagai operator.

Ketiga blok ini tentu saja menjadi sumber dan energi untuk investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Itu belum lagi beberapa investor migas yang sedang menjajaki potensi migas dibeberapa tempat lainnya yang kesemuanya ini sepatutnya direspons oleh pemerintah daerah untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari ke-3 blok tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Timur sepatutnya dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaannya sebagai upaya untuk memastikan seluruh potensi dapat dimanfaatkan sebesar–besarnya bagi kepentingan daerah dengan tujuan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang lebih baik.

 Pertama, keberadaan pihak pengelola lapangan migas harus dapat memberikan konstribusi nyata bagi kepentingan masyarakat Aceh Timur khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Dalam hal ini pihak pengelola harus memenuhi kewajiban Corporate Social Responsibility  (CSR) bagi warga masyarakat Aceh Timur. 

Kedua, pihak pengelola harus bekerja sama dengan Pemkab melalui Badan Usaha Milik Daerah melalui pendekatan bussiness to business dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, pemerintah dapat mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kewirausahaan lokal dengan sisi hilir dari industri migas tersebut.

Sumber: TGJ
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini