Jumlah ekspor LNG di Arun capai 4.200 kargo

BANDA ACEH - Hasil produksi dan penjualan Liquified Natural Gas (LNG) di Aceh yang diproduksi oleh ExxonMobil, sejak dimulainya cluster I lapangan Arun pada 1977 hingga pengiriman kargo ke-3000 (dari lapangan gas Arun pada 1997, Red). Pada 2004, jumlah ekspor gas mencapai 3600 kargo.

Bahkan menurut sumber wartawan, yang identitasnya enggan disebutkan, hingga 2013 jumlah ekspor di Arun mencapai 4.200 kargo.

Ironisnya, jumlah pendapatan untuk provinsi Aceh dari hasil ekspor dan produksi tersebut belum diketahui secara rinci. Menurut Kepala Bidang Migas, Listrik, dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, T. Syukur, yang ditemui di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Aceh di Jl. T Nyak Arief 105, Banda Aceh. Pendapatan negara hasil produksi yang diperoleh oleh ExxonMobil dilaporkan kepada SKK Migas.

Setelah dihitung jumlah lifting migas yang diproduksi, pihak SKK Migas menyerahkan hasil produksi perusahaan tersebut ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) c/q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Terakhir, rekapitulasi hasil produksi tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonversikan ke nilai rupiah sesuai dengan kurs dolar saat itu.

“Jadi mungkin DPPKA yang tahu,” kata dia. “Jika mengenai jumlah lifting dan barel, Anda harus sabar dahulu, karena data-datanya banyak sekali. Lain kali Anda datang dan informasikan dulu kepada kami,” tambah Syakur.

Pihaknya dan Pemerintah Provinsi Aceh, ujar Syukur, tidak punya alat ukur untuk menganalisa hasil produksi tersebut  karena saat audit dilakukan oleh pihak terkait di Pusat. Pemerintah Daerah tidak dilibatkan, tidak hanya Aceh tapi semua daerah di Indonesia.

“Dinas Pertambangan pada saat itu dipanggil oleh Pusat hanya untuk mengetahui jumlah lifting dalam barel untuk minyak, dan mmbtu (british thermal unit-red) untuk gas. Rupiahnya kami tidak tahu. Kementerian Keuangan yang mengundang Dinas Keuangan masing-masing daerah untuk menyampaikan jumlah pendapatan dalam bentuk rupiah. Misalnya, Aceh dapat sekian, Riau dapat sekian,” kata dia, menjelaskan.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendapatan dan kekayaan Aceh (DPPKA), masih belum bisa memberikan data kekayaan Provinsi Aceh dari hasil penjualan Liquified Natural Gas (LNG) ExxonMobil.

Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah mengatakan, yang menjadi masalah sekarang, Pemerintah Pusat tidak pernah memberitahukan kepada Pemerintah Aceh mengenai total produksi. "Yang tahu hanyalah Pemerintah Pusat," katanya.

Menurutnya sulit untuk meluruskan hal tersebut karena tidak ada bukti-bukti yang kuat. Tapi sekurang-kurangnya, lanjut Hasbi, Pemerintah Pusat seyogyanya menjalankan apa yang telah disepakati bersama

Sumber: waspada online
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini