MAA Cari Masukan Soal Wali Nanggroe

Banda Aceh, 25/11 (Antara) - Majelis Adat Aceh (MAA) terus menggelar "muedrah" (dialog 
partisipatif) guna mencari masukan dalam menentukan format wali nanggroe, sebelum dikukuhkan sebagai 
lembaga adat di Kota Langsa, 25-26 November 2013.

         
Panitia dialog Ibrahim Daud saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin menyatakan, sebagai 
pembicara pada dialog tersebut Wakil Ketua MAA A Raman Kaoy, Tim Perumus Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh 
Yusri dan Rahman, serta Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh Yahya Muaz.

        
Dialog tersebut juga dihadiri seratusan orang utusan dari empat kabupaten, yakni Pidie, Aceh 
Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

         
Wali Kota Langsa Usman Abdullah saat memberikan sambutan mengatakan, wali nanggroe merupakan 
lembaga resmi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

         
Begitu juga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, karena wali nanggroe 
menjadi perekat masyarakat Aceh yang plural, yang sempat tercabik-cabik akibat konfik berkepanjangan.  

        
"Selama ini ada di antara masyarakat yang menolaknya karena mereka belum tahu dan paham tentang 
perlunya wali nanggroe," katanya.

         
Lebih lanjut dia menyebutkan, wali nanggroe tersebut bukanlah lembaga politik, melainkan 
lembaga kepemimpinan adat.

         
"Lembaga ini bersifat personal dan independen, tidak mungkin melampaui kewenangan gubernur," 
ujar Usman.

         
Ibrahim Daud yang juga Ketua MAA menjelaskan, pertemuan itu bertujuan mendapatkan masukan 
terkait prosesi, tanda kebesaran dan kehormatan serta kapan wali nanggroe dikukuhkan.

         
"Melalui pertemuan ini, kita akan mendapat banyak masukkan bagaimana prosesi-prosesi dan 
lambang adat yang dapat digunakan untuk pengukuhan wali nanggroe," ujarnya.

        
Lewat muedrah tersebut diharapkan seluruh masyarakat Aceh mendapat pengetahuan yang 
menyeluruh tentang wali nanggroe, karena manfaatnya sangat penting bagi kemajuan Aceh.

         
"Keberadaan lembaga ini sebagai usaha menggali kembali peradaban Aceh yang bermantabat demi 
terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh," sebut Yahya Muaz.

         
Dalam pertemuan, para peserta dari masing-masing kabupaten memberikan informasi dan 
pemahamannya seputar prosesi penabalan, tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kehormatan wali 
nanggroe.

         
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 
melantunkan shalawat badar secara bersama-sama.

         
Sebelum berlangsung di Kota Langsa, pertemuan serupa telah dilaksanakan di Sabang dan 
Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) yang melibatkan masyarakat dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Selatan, 
Nagan Raya, dan Sabang serta wilayah selatan dan tenggara Aceh.

         
Pertemuan berikutnya akan digelar di Kabupaten Aceh Tengah, Simeulue dan Kutacane, Kabupaten 
Aceh Tenggara.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini