Naskah Akademik Qanun KKR Catat 871 Orang Dibunuh Paksa


Lhokseumawe – Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Hesinki, Filandia. Telah melahirkan agenda penting yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi (KKR) Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Zulfa. Pada acara diskusi terbatas dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Lhokseumawe Sabtu, (30/11/2013).

Menurutnya, KKR merupakan sebagai mandat utama dari Undang-undang Pemerintah Aceh, untuk menjawab dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh, serta memberikan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM.

Berdasarkan data dari Naskah Akademik Rancangan Qanun KKR mencatat pada masa diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998 telah mengakibatkan 871 orang tewas di TKP karena tindak kekerasan, 387 orang hilang kemudian ditemukan tewas, 550 orang hilang, 368 korban penganiayaan dan 102 korban perkosaan. 

“Begitu juga pada masa Darurat Militer (DM) tahun 2003-2004, mencatat 348 orang tewas akibat pembunuhan di luar jalur hukum, 125 orang hilang akibat penghilangan secara paksa dan 121 kasus penemuan mayat,” ungkap Zulfa.

“Terdapat 100 ribu orang hilang tempat tinggal akibat konflik,” tambahnya lagi.

Sementara itu, dari Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad yang juga sebagai fasilitator dalam acara ini mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bagi Aceh sangat penting untuk segera diselesaikan. Karena, kata Zulfikar, hal tersebut bukan hanya menjawab hak korban pelanggaran HAM atau mengadili pelakunya.

“Yang terpenting menata kembali masa depan Aceh, dengan menghentikan segala bentuk kekerasan. KKR ini sebagai upaya mengungkap kasus pelanggaran HAM Aceh,” ujar Zulfikar Muhammad.

Wati (40), salah seorang korban pelanggaran HAM yang berasal dari Nisam, Kabupaten Aceh Utara menceritakan, pada saat diberlakukan Darurat Militer di Aceh, suaminya tewas ditembak. Menurutnya, bukan hanya itu saja, bahkan sang buah hatinya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pun tewas ditembak oleh aparat keamanan.

Bahkan katanya, pada saat peristiwa itu terjadi dirinya sedang mengandung anak kedua.

“Bahkan saya juga pernah diancam oleh salah seorang oknum aparat keamanan untuk membelah perut saya yang lagi hamil dan mereka akan mengambil anak yang ada diperut saya. “Sampai saat ini saya masih trauma,” ujar Wati. []

Sumber: TheGlobeJournal.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini