Pemerintah Aceh banyak lakukan kesalahan pembangunan

ilustrasi. ©2013 Merdeka.com
Hasil analisis yang dilakukan oleh para peneliti dari Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) menemukan ada banyak kekeliruan dalam merencanakan pembangunan oleh Pemerintah Aceh. Bahkan terkesan tidak bercermin dari perencanaan tahun lalu, karena pada tahun ini juga mengulangi hal yang sama.

"Diperlukan terobosan baru dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang menjawab kebutuhan dan tantangan," Kata Advisor PECAPP, Prof Raja Masbar, Kamis (28/11) di Banda Aceh.

Dari analisis Raja Masbar, ada dana yang diterima Pemerintah Aceh pada tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat secara riil jika dibandingkan dengan tahun 2007. Penerimaan Aceh pada tahun 2013 terhitung sebesar Rp 25,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan pemerintah provinsi sebesar Rp 10,1 triliun dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 15,4 triliun.

Sejak tahun 2008 hingga akhir tahun 2013, Aceh telah menerima lebih dari Rp 100 triliun, yang menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah terkaya dengan tingkat penerimaan perkapita kelima tertinggi di Indonesia, terhitung sebesar Rp 5,5 juta. Penerimaan perkapita rata-rata daerah lain hanya sebesar Rp 4,2 juta.

"Dana yang besar, belum mampu dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh dengan baik. Justru tahun 2013, malah mengulangi kekeliruan perencanaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya," sebut dosen Unsyiah tersebut.

Ia mencontohkan kekeliruan di bidang infrastruktur, pembangunan jalan belum mempertimbangkan kebutuhan jalan dan populasi. Kemudian, perencanaan anggaran tidak berdasarkan data. "Padahal di Barat Selatan banyak jalan yang berlubang, tapi ini tidak merata, demikian juga dari sektor pendidikan yang masih berorientasi pada pembangunan fisik," imbuhnya.

Lanjutnya, ada banyak kekeliruan yang diulangi oleh Pemerintah Aceh dalam melakukan perencanaan pembangunan. Atas dasar itu, PECAPP menilai kekeliruan perencanaan terjadi akibat kegagalan menerjemahkan prioritas kebutuhan pembangunan (berdasarkan data), dengan cita-cita serta kepentingan lainnya.

"Analisis yang tepat belum menjadi dasar kebijakan dalam belanja anggaran," ujar Raja Masbar.

Raja Masbar berharap, di masa yang akan datang, Pemerintah Aceh agar dalam melakukan perencanaan berdasarkan analisis data yang kuat. Sehingga semua program perencanaan bisa tepat sasaran dan tidak kembali mengulangi hal yang sama.

"Di perlukan komitmen politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif," kata Raja Masbar.

Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi di Bappeda Aceh, Zulkifli mengakui kelemahan yang dialami oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh. "Kekeliruan yang terjadi dalam perencanaan di masa lalu dan tahun ini akan terus diperbaiki, sehingga menjadi lebih baik pada 2014 mendatang," tukasnya.

Menurut Zulkifli, pihaknya terus membenahi ketersediaan data-data dan usulan perencanaan pembangunan dari bawah, melalui Musrembang misalnya, untuk memaksimalkan pencapaian pembangunan di masa mendatang.
[tyo]
 
Sumber: merdeka.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini