Pengalihan PBB ke Daerah, peluang atau tantangan?

Dialihkannya Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Kabupaten dan Kota mulai 1 Januari 2014 mendatang, harus disikapi sebagai peluang atau tantangan oleh pemerintah daerah

Disatu sisi, pengalihan tersebut menurut Andi rahmat, Anggota Komisi XI DPR RI, daerah lebih mandiri untuk mengelola belanja dan penerimaan daerah, serta memberi keleluasaan atau fleksibilitas dalam mengoptimalkan penerimaan PBB

Disisi lain, kebijakan pengalihan PBB dipandang Andi sebagai tantangan bagi daerah untuk bertahan dan survive dalam mengelola penerimaan asli daerah

"Banyak daerah yang meragukan keberhasilan pengalihan ini, tapi tidak sedikit pula yang berhasil dan mendapatkan penerimaan yang lebih di sektor PBB, karena itu diperlukan inovasi dan kreasi dalam pelaksanaannya", kata Andi ketika berbicara dalam pembukaan sosialisasi pengalihan PBB-P2 ke daerah, kamis (14/11/13) di Takengon

Meski demikian, Andi menambahkan daerah tidak boleh "bebas" untuk menentukan tarif seenaknya, "ada aturan tarif maksimal sesuai peraturan menteri keuangan", selanya

Menurut Andi, memang ada kekhawatiran banyak daerah bahwa nominal yang bisa didapatkan berkurang dari selama ini ketika PBB dikelola Ditjen pajak. Karena itu diperlukan kreativitas dan kerja keras dari semua pihak terutama unit kerja pengelola keuangan daerah dan aparat ditingkat kampung

Andi mencontohkan ada daerah yang tidak mengharuskan PBB di bayar dalam bentuk uang, namun bisa dengan hasil pertanian dan sebagainya, sehingga pengelolaan PBB tidak kaku

Kecenderungan yang terjadi selama ini tidak luput dari perhatian Andi, dia mengindikasikan ada daerah yang memberi target penerimaan disuatu desa atau kampung, sehingga memberikan laporan capaian target sempurna, PBB dibayar dengan menggunakan Alokasi Dana Desa atau Kampung bersangkutan."Ini tidak benar dan tidak boleh lagi terjadi", kata Andi

Terlepas dari peluang dan tantangan dalam proses pengalihan PBB ke daerah, Andi mengakui sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, disamping keberadaan sistem informasi pengelolaan PBB

Menyikapi kebijakan pengalihan PBB kedaerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sejauh ini telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan menugaskan aparatur untuk belajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta

"Sejauh ini kita telah tugas 6 orang PNS untuk belajar di STAN Jakarta, yang nanti diproyeksikan sebagai penilai objek pajak dan operator sistem informasi perpajakan", demikian kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Aceh Tengah, Karimansyah.(IA)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini