Wali Nanggroe Aceh Masih Terus Dibahas

gambar google
Banda Aceh - Pemerintah Aceh terus menggelar pertemuan berupa seminar dan diskusi guna mencari masukan dalam menentukan format Wali Nanggroe Aceh, sebelum dikukuhkan sebagai lembaga adat yang ditaati seluruh masyarakat Aceh. Sejak Jumat hingga Sabtu, 15 - 16 November 2013, pertemuan diselenggarakan di Kota Sabang.

Acara dihadiri sekitar 100 orang utusan dari Bener Meriah, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Sabang. Juga tampak hadir menggelar pertemuan untuk membicarakan prosesi Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Tengku Badruzzaman, Ketua Tim Perumus Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Azhari Basyar, dan Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh Yahya Muaz. Sejumlah pejabat pemerintah juga mengikuti pertemuan.

Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam mengatakan, Wali Nanggroe merupakan lembaga resmi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Begitu juga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012. Sebab, Wali Nanggroe menjadi perekat masyarakat Aceh yang plural, yang sempat tercabik-cabik akibat konfik berkepanjangan. “Selama ini ada di antara masyarakat yang menolaknya karena mereka belum paham tentang perlunya Wali Nanggroe,” katanya.

Adapun Badruzzaman menjelaskan, pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait prosesi, tanda kebesaran, dan kapan Wali Nanggroe dikukuhkan. “Melalui pertemuan ini, kita akan mendapat banyak masukan bagaimana prosesi-prosesi dan lambang adat yang dapat digunakan untuk pengukuhan Wali Nanggroe,” ujanya.

Badruzzaman berharap seluruh masyarakat Aceh mendapat pengetahuan yang menyeluruh tentang Wali Nanggroe, karena manfaatnya sangat penting bagi kemajuan Aceh.

Dalam pertemuan, sejumlah peserta sempat mempertanyakan beberapa hal tentang Wali Nanggroe karena masih terjadi penolakan oleh beberapa elemen masyarakat. Ada pula yang mengkhawatirkan Wali Nanggroe melebihi kewenangan gubernur. Namun Ketua Tim Perumus Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Azhari Basyar menegaskan, Wali Nanggroe bukan lembaga politik, melainkan lembaga adat. “Tidak mungkin melampaui kewenangan gubernur,” ucapnya.

Sebelum berlangsung di Kota Sabang, pertemuan serupa telah dilaksanakan di Meulaboh, Aceh Barat, yang melibatkan masyarakat dari wilayah selatan dan tenggara Aceh. Sedangkan pertemuan berikutnya akan berlangsung di Aceh tengah, Langsa dan Simeulue.

sumber : tempo.co
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini