YARA: Sosialisasi Qanun Wali Nanggroe Salah Kaprah

Banda Aceh, 19/11 (Antara) - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai sosialisasi Qanun (Perda) tentang Wali Nanggroe yang dilakukan Majelis Adat Aceh (MAA) salah kaprah karena produk hukum tersebut masih kontroversial selain belum disetujui oleh Pemerintah Pusat.
     
"Kami menilai MAA salah kaprah karena memasarkan produk hukum yang masih kontroversial dan ditentang oleh Pemerintah Pusat," kata Direktur YARA Safaruddin di Banda Aceh, Selasa. 
      
MAA saat ini gencar menyososialisasikan Qanun Wali Nanggroe ke sejumlah kabupaten dan kota di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
      
"Qanun Wali Nanggroe yang telah disahkan oleh legislatif itu belum mendapat pengakuan, bahkan diprotes di berbagai daerah di Aceh," katanya menambahkan.
       
Safaruddin, mengatakan sebenarnya MAA mempunyai beberapa tugas utama yang harus dilakukan seperti sosialisasi Qanun Nomor 9/2008 tentang pembinaan kehidupan adat-istiadat dan Qanun Nomor 10/2008 tentang lembaga adat. Selain juga Pergub Nomor 50/2013 tentang penyelesaian sengketa pidana melalui lembaga adat.
     
Disebutkan, terdapat 18 perkara pidana dan perdata yang menjadi tugas utama MAA untuk diselesaikan.
      
"Kasus-kasus KDRT, sengketa harta warisan, khalwat mesum, pencurian ringan, pelecehan, pencemaran nama baik, pembakaran hutan, persengketaan di pasar dan lain-lain seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh MAA, bukan malah langsung dibiarkan dilimpahkan ke aparat kepolisian," kata dia menjelaskan.
     
Safaruddin yang juga Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh itu menjelaskan bahwa  peran MAA dalam membumikan produk hukum yang jelas-jelas menjadi tugasnya terkesan tidak ada sama sekali. 
      
"Seharusnya MAA mendahulukan pekerjaannya. Tidak malah mencari-cari masalah ikut campur pada produk hukum yang belum disetujui oleh Jakarta.  Aneh, MAA malah memprioritaskan produk hukum yang kontroversial dan tidak berdampak publik daripada produk hukum yang sudah jelas dan merupakan pekerjaannya." kata dia menambahkan. 
       
Oleh karenanya, Safaruddin meminta MAA agar memainkan peran dalam penyelesaikan persoalan pidana dan perdata secara adat sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada lembaga tersebut.
        
"Mainkan peran MAA sebagaimana tugasnya  sehingga terlihat jelas keistimewaan Aceh dan uang rakyat yang dianggarkan tidak mubazir. Saya juga meminta Ketua MAA untuk menjambatani Pemerintah Aceh dengan Mahkamah Agung agar jajaran Mahkamah Agung di Aceh mengakui penerapan Qanun Adat Aceh," katanya menambahkan.
      
Mahkamah Agung harus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melihat sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan apakah sudah diselesikan secara adat atau belum. Kalau belum diselesaikan secara adat, maka pengadilan harus memerintahkan penyelesaian secara adat. Jika buntu, baru diselesaikan di pengadilan.(Azhari)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini