Belum dilantik, KIP Nagan Raya laporkan bupati ke Polda Aceh

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya melalui kuasa hukumnya melaporkan Bupati T Zulkarnaini terkait belum dilakukan pelantikan anggota KIP yang SK-nya telah diteken oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. KIP melaporkan bupati pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh dan Polda Aceh.

Menurut keterangan kuasa hukumnya, Kamaruddin pada wartawan, semestinya anggota KIP Nagan Raya sudah harus dilantik oleh Bupati. Kenyataannya, sudah 2/3 tahapan pemilu, anggota KIP belum juga dilantik.

"Motifnya apa bupati tidak melantik komisioner KIP Nagan Raya, padahal anggota KIP telah keluar Surat Keputusan (SK) dari KPU Pusat," kata Kamaruddin Selasa (3/12) di Banda Aceh.

Kasus ini juga dilaporkan pada Bawaslu Aceh atas dugaan menghalang-halangi tugas dan proses penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil.

Sedangkan laporan pada Polda Aceh, sebutnya, tentang dugaan kejahatan dan penyalahgunaan jabatan sebagai bupati. "Kalau penyelenggara pemilu kosong, ini kita takutkan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mundur," tukasnya.

Bila hal ini terus berlarut-larut, Kamaruddin mensinyalir ada kejahatan politik secara sistematis dan terstruktur dilakukan oleh Bupati Nagan Raya dan akan berpengaruh terhadap jumlah suara nantinya.

"Bupati Nagan Raya itu kader Golkar, jangan sampai merembes ke arah kejahatan politik dan permainan suara dalam pemilu nanti," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KIP Aceh Hasbi M Sabi saat diminta tanggapannya menyebutkan itu bukan ranahnya KIP Aceh. Akan tetapi, semua itu merupakan kewenangan Kabupaten/Kota masing-masing, baik menetapkan komisioner maupun melakukan pelantikan.

"Kita hanya bisa mengimbau agar segera dilantik, sudah beberapa kali kita surati Pemerintah Nagan Raya untuk segera melantik," tukas Hasbi M Sabi di dalam ruang kerjanya.

KIP tingkat Kabupaten yang masih bermasalah tidak hanya di Nagan Raya. Akan tetapi, Kabupaten Aceh Tengah juga masih bermasalah belum dilakukan pelantikan. Sedangkan untuk Aceh Timur dan Bener Meriah masih dalam proses dikeluarkan SK oleh KPU Pusat.
[bal]
 
Sumber: merdeka.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini