Jelang 2014, panggung musik jadi "panggung" politik?

Oleh Natisha Andarningtyas

Jakarta (Antara) - Pada pengujung 2013, penikmat musik Indonesia disuguhi dua konser musisi ternama, berbeda genre, namun keduanya memiliki kesamaan.

Puncak perayaan ulang tahun ke-30 Slank dirayakan dengan megah di Gelora Bung Karno, tempat impian Slank mengadakan konser selama ini, Jumat (13/12). Tak tanggung-tanggung, konser 30 tahun Slank dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang  memimpin penonton menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengiringi band beraliran blues dan rock itu dengan permainan pianonya. Tak kurang dari empat nomor dibawakan Gita Wirjawan bersama Slank, "Maafkan", "Ku Tak Bisa", "7 Mantra", dan "Padamu Negeri".

Tidak berhenti disitu, Slank mengajak Gubernur DKI  Jakarta Joko Widodo untuk membacakan "Manifesto Slank" untuk para Slankers.

Sosok yang menjadi "motor Slank", Bimo Setiawan Almachzumi, atau yang lebih dikenal dengan nama Bimbim (drummer Slank), mengatakan  Slank memang sengaja mengundang Jokowi di konser tersebut.

"Ada gubernur, iya dong, dia yang punya rumah," kata Bimbim saat ditemui di pemutaran perdana film "Slank Nggak Ada Matinya", Rabu (18/12) silam.

Belum genap seminggu setelahnya, Trio Lestari (Tompi, Glenn Fredly, dan Sandhy Sondoro) juga menggandeng Gita Wirjawan di konser mereka Kamis (19/12) lalu. Kolaborasi musisi yang juga dokter bedah, Tompi, dengan Gita Wirjawan telah lama terjalin. Gita lah yang menjadi produser Tompi dalam lagu "Selalu Denganmu".

2014 akan menjadi tahun politik Indonesia. Bulan April 2014, warga akan memberikan suara mereka untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk di kursi DPR, DPRD, dan DPD. Tiga bulan berikutnya,  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan diselenggarakan.

Musik bukan hal baru lagi di dunia politik. Pengamat musik Bens Leo dan Denny Sakrie mencatat, sejak zaman Orde Baru, musik kerap dirapatkan pada agenda politik. Bing Slamet, contohnya, pernah menyanyikan "Pohon Beringin" pada tahun 70an. Rhoma Irama pun pernah membuat "Pemilu" pada masa pemilihan umum tahun 90an.

Meminjam pendapat Denny, musik adalah medium yang lebih cair untuk menyampaikan pesan. Tak hanya di bidang politik, ajaran-ajaran sederhana hingga ajaran religi lebih mudah diingat melalui lagu. Simak lah "Bangun Tidur" karya Pak Kasur atau "Tombo Ati" bagi yang beragama Islam.

"Musik dan pemusik memancarkan semacam pesona. Musik lebih berbicara dari sejuta kata," tutur Denny saat dihubungi Antara (24/12).

Sifat musik yang luwes dan pesona itu lah yang membuat musik dijadikan medium untuk menyampaikan pesan. Dalam hal ini, musik  bisa dijadikan sebagai alat kampanye, pengumpul massa.

"Musik bisa jadi alat kampanye tapi tidak otomatis terkait dengan partai," kata Bens Leo kepada ANTARA News melalui sambungan telepon, Selasa (24/12).

Begini misalnya, seorang musisi memiliki puluhan ribu penggemar yang tersebar di seluruh Indonesia. Bila 1.000 penggemar saja berada di wilayah Jakarta, bukankah penampilannya dengan suatu partai, sudah menjanjikan 1.000 penonton? Lalu 1.000 lagi di kota X, 3.000 di kota Y, dan 4.000 di kota Z.

Menurut Denny, band-band yang punya massa besar biasanya kerap diundang menjadi penampil. Bagaimana penampilan sang artis memukau penonton lah menurutnya yang berpotensi memberi pengaruh ke penggalangan suara.

"Tapi, kalau dangdut, tidak melihat penokohan. Musik dangdut di mana pun pasti ada massa karena masyakat kita haus hiburan," tambahnya.

Bens Leo menggarisbawahi, penampilan seorang musisi bersama calon dari partai tertentu belum tentu menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi tersebut. Tidak semua musisi mau terlibat praktik politik. Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya musisi mengajukan sejumlah permintaan sebelum menandatangani kontrak, seperti tidak mengenakan kaus partai, tidak meneriakkan yel, atau mengucap ajakan memilih calon tertentu.

"Kita syukuri mereka memahami demokrasi. Mereka kan juga berhak memilih untuk tidak tampil di situ. Itu prinsip demokrasi para seniman," kata Bens Leo.

Para musisi pun umumnya tidak terikat kontrak dengan satu partai saja. Selama mereka tidak menyatakan diri merupakan anggota dari partai tersebut, mereka bisa saja dikontrak untuk tampil bersama partai yang berbeda.

"Nggak (mendukung calon tertentu). Kami free, untuk seni, ya," kata Bimbim.

Bens Leo pun menilai, kecuali Rhoma Irama, seniman sekarang ini tidak ada yang menunjukkan ketertarikan terhadap dunia politik. Begitu juga bila dinilai dari lirik lagu.

"Kalau dalam lirik, tahun depan kayaknya tidak ada yang ke interest ke sana. Nggak ada sama sekali, kalau saya lihat. Kalau pun ada, tapi nggak mengarah ke politik praktis," katanya.

Sah-sah saja bagi Denny Sakrie bila memang ada musisi yang menunjukkan ketertarikan pada politik. Tapi, ia sangat menyayangkan bila kehadiran sang musisi nantinya ibarat "kuda tunggangan". Bens Leo berpesan agar para musisi menjaga netralitas mereka di tahun politik nanti.

"Jaga netralitas. Itu bagus sekali. Kalau masyarakat datang ke suatu ruang kampanye, itu pendidikan politik.Agar spirit demokrasi ada pada pemilu tahun depan," tambahnya.

Musik atau politik? Penikmat musik di Indonesia pun sudah cukup cerdas untuk menilai muatan politik. Kehadiran musisi idola tidak serta-merta membuat mereka memilih calon dari partai yang menggandeng musisi itu.

"Ada juga yang melihatnya sebagai hiburan gratis, ya, tonton saja," kata Denny.

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2013
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini