Jufri Hasanuddin : Isu Pemekaran Provinsi Ala-Abas Adalah Pembohongan Publik

Bupati Aceh Barat Daya Ir Jufri Hasanuddin MM
Blangpidie - Isu pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) yang semakin mencuat ditengah-tengah masyarakat dinilai sebagai pembohongan publik.
Sebab, setelah beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan pemekaran sejumlah daerah, namun tanpa menyebutkan provinsi ALA-ABAS.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Ir Jufri Hasanuddin MM dalam sambutannya pada acara Doa bersama pada kegiatan memperingati 4 Desember di sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten setempat, Rabu (4/12/2013).

Menurut Jufri, gaung pemekaran Provinsi ALA-ABAS tidak akan dilayani ditingkat pusat, mengingat perdamaian merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia.

"Perdamaian harga mati, jadi tidak mungkin Pemerintah Pusat meladeni isu pemekaran tersebut," tegas Bupati Jufri.

Lebih lanjut, Jufri mengatakan, rencana pemekaran Aceh akan mengundang konflik kembali antara sesama orang Aceh. Karenanya, ia meminta para penggagas pemekaran untuk tidak meneruskan upaya tersebut.

Jangan terus menerus membohongi rakyat hanya untuk kepentingan perut kelompok orang saja," ingat Bupati Jufri.

Jufri menyakini bahwa pemerintah pusat tidak akan menyetujui pemekaran itu, sebab bila itu dilakukan sama dengan merusak perdamaian yang sudah berjalan dengan baik saat ini.

"Upaya pemekaran itu hanya kepentingan politik saja, sehingga jangan terlalu dipaksakan, karena akan menimbulkan efek buruk kedepannya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jufri dengan tegas mengatakan dirinya menolak wacana pemekaran Provinsi ABAS.

"Saya selaku bupati dan wakil sekjen DPP PA menolak keras pembentukan Provinsi ABAS. Alasannya jelas, pembentukan Provinsi ABAS berdampak besar bagi MoU Helsinki dan UUPA yang akan tercabik-cabik," tegas Bupati Jufri yang mendapatkan aplus dari ratusan kader dan simpatisan PA itu.

Jufri juga menjelaskan, jika ada pihak yang mengaitkan pembentukan Provinsi ABAS dengan lahirnya Qanun Wali Nanggroe dan Bendera Aceh, hal itu jelas omong kosong.

"Jauh sebelum Qanun Wali Nanggroe dan Bendera Aceh disahkan, pembentukan Provinsi ABAS sudah diwacanakan jauh-jauh hari oleh mereka yang kurang puas," ungkapnya.

Terkait dengan anggapan bahwa pemerintah Aceh yang tidak adil terhadap barat selatan, dengan tegas Bupati Jufri mengatakan itu merupakan isu yang sesat lagi menyesatkan, sebab pembangunan di wilayah Barat-Selatan sejak tahun 2012 Pemerintah Aceh sudah menganggarkan sekitar 80 persen dana pembangunan jalan dan lainnya di pantai Barat-Selatan. []

TheGlobeJournal.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini