Kades Dan Aparat Desa Agara Sambut Gembira Pengesahan UU Desa

KUTACANE (Berita) : Sejumlah kepala Desa (kades) di Kabupaten Aceh Tenggara menyambut gembira atas disahkannya undang-undangan Desa yang baru,oleh DPR RI,pada Rabu (18/12/), dimana desa akan mendapatkan dana alokasi anggaran pembangunan tersendiri yang cukup besar dari pemerintah pusat,yang menurut rencana akan diimplemintasikan pada 2014.

Tak hanya itu saja,selain kepala desa,para aparat desa pun juga akan mendapatkan gaji yang tetap,dana tunjangan pokok hingga tunjangan kesehatan, dan ini tentunya merupakan kabar baik bagi pembangunan desa dimasa mendatang,”kata Sekda Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Aceh Tenggara,Suharto,kepada, Berita,Rabu (25/12) dalam menyikapi pengesahan undang-undang Desa tersebut.

Dengan alokasi anggaran yang nantinya cukup besar untuk pembangunan desa diharapkan tak ada lagi desa yang terisolir dan tertinggal pembangunannya,bahkan kita semua sangat mengharapkan akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa-desa khususnya yang ada di Agara,tentu itu semua dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan jika semua pihak turut serta dalam mengawasi jalanya program tersebut,ujar Suharto .

Kepala Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam,Dedi Sayuti Sekedang,juga menyampaikan,terkait dengan disahkannya undang-undang desa oleh DPR RI,tentu ini merupakan langkah tepat untuk memajukan pembangunan 385 desa yang ada di Aceh Tenggara,terutama desa Kute Kutacane yang memiliki wilayah yang terluas di Aceh Tenggara,jika dibandingkan dengan desa lainnya, kata Dedi.

Satu hal yang sangat perlu dipahami desa merupakan pemerintahan terdepan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat,dan bebagai permasalahan dan problematika kehidupan. Namun pun demikian selama ini masih banyak pihak yang menganggap sepele tugas dan peran kepala desa dan perangkatnya ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu kami sangat menyambut gembira atas disahkannya sebuah undang-undang yang mengedepankan kepentingan desa dan perangkat pemerintahan desa,ujar Dedi.

Sementara itu,Nawi SE,selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Tenggara, menanggapi tersebut, kepada, Berita,Rabu (25/12), menyampaikan dirinya sangat menyambut gembira disahkannya undang-undangan desa oleh DPR RI, namun secara kelembagaan APDESI Aceh Tenggara,belum ada menerima informasi resmi terkait hal tersebut dari APDESI pusat di Jakarta,kata Nawi.

Walaupun demikian kita meminta agar pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota di Aceh untuk dapat menindak lanjuti seluruh isi dari undang-undang desa yang sudah disahkan oleh DPR RI itu,karena ini menyangkut pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan rakyat, apalagi menyangkut gaji kepala desa dan perangkatnya yang nantinya akan sesuai dengan Upah Minimun Regional (UMR) setiap bulannya dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten Aceh Tenggara pada khususnya,sebut Nawi mengakhiri. (jp/aie)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini