Kantor Bupati Aceh Utara Dihibah Untuk Kampus Kedoktoran Unimal

Kantor Bupati Aceh Utara di Kotta Lhokseumawe/Ist
ACEH UTARA: Asset bangunan berupa kantor Bupati milik Pemkab Aceh Utara yang berada di wilyah Pemerintah Kota ( Pemko ) Lhokseumawe akan dihibahkan untuk kampus kedoktoran Universitas Malikussaleh ( Unimal ) Aceh Utara, demikian kata Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, dalam acara temu Pers di Pendopo, kemarin.
 
Namun, sebelumnya sudah melakukan koordinasi tentang ganti rugi sejumlah asset milik Pemda Aceh Utara yang berada di Lhokseumawe., akan tetapi upaya itu pihak Pemko Lhokseumawe tetap menolak karena keinginan Kepala Daerah Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, diserahkan begitu saja tanpa adanya kompensasi dalam bentuk apapun alias gratis, tutur Bupati Aceh Utara, yang akrab disapa Cekmad.

Padahal Pemkab Aceb Aceh Utara, hanya meminta kompensasi biaya ganti rugi lahannya saja, sedangkan unit bangunan mewah berupa gedung tidak dimasuk dalam biaya taksiran harga ganti rugi. Pun demikian, Pemko Lhokseumawe tetap menolak juga, sambung Cek Mad.

Menurut dia, biaya pembebasan lahan yang ada di Lhokseumawe dapat meringankan anggaran untuk pembangunan unit gedung baru pemerintahan di Lhoksukon, yang tidak mencukupi dapat di tambah melalui dana APBK Aceh Utara secara bertahap.

Berdasarkan catatan media ini, sudah dua periode penggantian kepala daerah baik Bupati maupun Walikota selalu berkasus soal pelepasan asset milik Pemda Aceh Utara ke Pemko Lhokseumawe. Hal itu terjadi lantaran Pemko Lhokseumawe seyogyanya menyerobot lahan bukan miliknya.

Tinggal mengulang saja, kala kepemimpinan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid, sempat mengamuk tepatnya dibulan suci Ramadhan atau 18 Agustus 2011 lalu, karena tak mampu menahan emosi akibat ulah Pemko Lhokseumawe, saat itu dibawah pimpinan Munir Usman dan Suaidi Yahya.

Dimana Bupati bersama asisten dan DPRK Aceh Utara serta petugas Satpol PP dan WH dengan garang mengobrak-abrik pagar seng lokasi pembangunan kantor Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lhokseumawe, yang dibangun di atas lahan milik Pemda Aceh Utara secara melawan hukum.

Bahkan, usai menghancurkan pagar pembangunan kantor tersebut, Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid, mendatangi kantor Dekranas dan Kerajinan Aceh Kota Lhokseumawe, di sana menggembok kedua kantor karena dinilai Pemko Lhokseumawe telah melanggar aturan.

Anehnya, sudah dua periode penggantian kepala daerah yang sama – sama berasal dari tubuh Partai Aceh ( PA) baik Bupati Aceh Utara maupun walikota Kota Lhokseumawe, ternyata hingga sekarang belum ada titik temu tentang ganti rugi asset tersebut. Bagaimanakah jika beda lambang terpilih menjadi salah satu kepala daerah..? (c.mud)

Sumber: BeritaSore.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini