Kemendagri Sambut Baik Wali Nanggroe Asal Qanun Aceh Diperbaiki

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh pada Senin (16/12/2013) kemarin. Kemendagri menyambut baik kelahiran Lembaga Wali Nanggroe ini asal aturan pelaksanaan Lembaga Wali Nanggroe diperbaiki.

"Lembaga Wali Nanggroe tersebut silakan dibentuk, itu sesuai dengan UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi operasionalnya perlu aturan pelaksanaan yang disebut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud saat dihubungi, Selasa (17/12/2013).

Lembaga Wali Nanggroe, menurut UU Pemerintahan Aceh, adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe, Kemendagri sebelumnya meminta klarifikasi.

Klarifikasi Mendagri tertuang dalam surat nomor 188.34/1644/SJ tanggal 1 April 2013. Kemendagri keberatan bila Wali Nanggroe dilantik sebelum melaksanakan klarifikasi Mendagri tersebut. Ada 21 catatan Mendagri terhadap Qanun Aceh itu yang diminta klarifikasinya.

"Kita terkait itu ada 21 item klarifikasi yang harus diperbaiki oleh Pemprov Aceh agar di kemudian hari tidak bermasalah hukum. Artinya kita ingin menjaga agar sesuai ketentuan perundang-undanganan. Sampai saat ini pemerintah belum menerima (klarifikasi) Qanun tersebut untuk kita kaji, apa sudah sesuai apa belum," tutur Restuardy.

Restuardy saat dihubungi mendampingi Mendagri Gamawan Fauzi melantik Gubernur dan Wagub Kaltim di Samarinda ini akan mengecek apakah klarifikasi sudah diterima atau belum. Yang jelas, bila belum diklarifikasi, maka Lembaga Wali Nanggroe tidak bisa mendapatkan anggaran dari APBD Aceh.

"Ya memang itu salah satu implikasinya (tidak mendapatkan dana dari APBD Aceh," jelas Restuardy.

Sambungan : 
Jakarta - Malik Mahmud Alhaythar dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Aceh kemarin. Pengukuhan itu diwarnai sejumlah arak-arakan bendera bulan bintang keliling kota Banda Aceh. Bendera itu diarak oleh seribuan warga yang datang dari berbagai daerah di Aceh dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan mobil truk. Warga yang membawa bendera ini sempat meneriakkan "Hidup Aceh" beberapa kali.

Namun tak lama berselang, aparat keamanan yang berada di lokasi akhirnya mengamankan sejumlah bendera. Meski demikian, hal itu tidak membuat warga menyerah untuk tetap mengibarkan bendera yang digunakan oleh GAM saat Aceh masih konflik. Warga kemudian mengarak bendera itu bersamaan dengan bendera Partai Aceh.

Sementara itu, seribuan warga dari berbagai daerah di Aceh yang sudah berdatangan ke Banda Aceh sejak tadi malam tidak diizinkan masuk. Mereka dilarang masuk karena tidak mempunyai undangan.

Sebanyak 1200 personel keamanan dari Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan Satpol PP Aceh dikerahkan untuk pengamanan pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe di Gedung DPRA.
Sumber : Detik.com
 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini