KKR Aceh akan Jadi Model Penyelesaian Pelanggaran HAM

(Dari kiri kekanan): Koorditor Kontras Aceh Destika Gilang Lestari,Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Putra SH, dan Direktur Koalisi NGO-Ham Aceh Zulfikar Muhammad
Firdaus Yusuf | The Globe Journal
Banda Aceh— Pengesahan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Aceh pada Desember ini harus mengakomodir beberapa hal, yaitu pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM di Aceh, pelurusan sejarah, dan reperasi bagi korban.
Hal itu diuraikan oleh Perwakilan dari Koalisi NGO-HAM, Kontras Aceh, dan LBH Banda Aceh, dalam konfrensi pers “Dialog Interaktif Membedah Draft Final rakan KKR Aceh, Mendengar Suara Korban Pelanggaran HAM” di Cafee Three in One, Jalan P. Nyak Makam nomor 34, Lambhuk, Kecamatan Ule Kareng, Banda AcehJumat (6/12/2013).
Direktur Koalisi NGO-HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, mengatakan, KKR berfungsi untuk menemukan pola kejahatan (pelanggaran HAM). Dan, menurutnya, KKR nantinya juga memiliki wewenang untuk mengakses dokumen-dokumen penting berbagai instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan pelanggaran HAM.
“Dokumen dari militer dan pihak yang kira-kira terkait dengan pelanggaran Ham, nantinya bisa diakses secara legal oleh komisioner KKR,” kata dia.
Dalam dialog dengan insan pers tersebut, Destika Gilang Lestari, Mustiqal Putra SH, dan Zulfikar Muhammad, menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang materi draf final Qanun KKR.
Berdasarkan hasil dialog publik yang dilakukan di Lhoksemawe dan Melaboh pada dua hingga tiga Desember lalu, serta pertemuan LBH Banda Aceh dan beberapa LSM yang bergerak di isu Ham dengan korban pelanggaran Ham di 14 Kabupaten di Aceh, muncul beberapa kritikan terhadap materi draft tersebut, di antaranya KKR di Aceh terkesan bersifat sementara, pada pasal 3 ayat 2, mengenai pencolonan anggota komisioner KKR.
Perwakilan korban meminta jabatan komisioner cukup empat tahun, setelah itu bisa diperpanjang. Juga mengenai kriteria komisioner yang seharusnya dipertegas dalam qanun: keterwakilan korban, keterwakilan daerah, dan keterwakilan perempuan, yang harus ada di dalamnya.
Selanjutnya, mengenai pasal 36, yang menyatakan proses rekonsiliasi akan dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe. Hal ini, menurut korban dan para pegiat Ham, berpotensi terjadi transaksional politik mengingat posisi Wali Nanggroe masuh menuai kontroversi di Pusat.
Selanjutnya masalah reparasi bagi korban yang menunjukkan indikasi bahwa  Pemerintah Aceh akan membentuk badan baru untuk penanganan hal tersebut. Hal itu memungkinkan terjadinya pemborosan.

Model Penyelesaian Pelanggaran HAM
Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra SH, menuturkan, dengan disahkan Qanun KKR, Aceh soyogianya bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
“Ada proses penyelesaian pelanggaran HAM dengan menempuh jalur hukum yang adil dan bermartabat, sehingga Aceh bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
Menurutnya, pasca UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi RI pada 7 Desember 2006, menunjukkan buruknya penanganan dan penyelesaian Ham di Indonesia.
“Banyak pelanggaran Ham yang tak tertangani oleh Pemerintah Pusat, khususnya rezim Pemerintahan Presiden SBY. Penuntasan dan peradilan untuk pelanggaran-pelanggaran Ham di Indonesia masih terbengkalai hingga hari ini,” ujarnya.

Pelibatan Beberapa Lembaga Ungkap Kebenaran 
Dalam dialog tersebut, Destika Gilang Lestari, Mustiqal Putra SH, dan Zulfikar Muhammad, bergantian menjelaskan bahwa KKR nantinya juga akan bekerja sama dengan Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dalam 2013 ini Komnas Ham sedang mengungkap lima kasus di Aceh. Pihak Komnas HAM bisa membantu memberikan dokumen penyelidikan mereka. Dan LPSK bisa memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban nantinya," kata Destika.
TheGlobeJournal.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini