Wali Kota Banda Aceh: Dari "Islamic Cyber City" Jadi "Islamic Smart City"

Jakarta - Dalam upaya menjadikan Kota Banda Aceh sebagai model Kota Madani, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal berupaya mengembangkan peradaban kota yang berawal dari konsep Islamic Cyber City menjadi Islamic Smart City.

"Kita punya visi bagaimana menjadikan Banda Aceh sebagai model Kota Madani. Artinya menuju ke pengembangan kota, kalau kemarin Islamic Cyber City, sekarang menuju Islamic Smart City. Ini semua menuju kemadanian yang membangun peradaban," jelasnya, di Beritasatu Plaza, Jakarta, Jumat (28/7).

Ia menjelaskan, kalau konsep smart city ini artinya membangun kota yang cerdas, seperti pembangunan transportasi kota, pengelolaan kota berbasis teknologi, pariwisata yang baik, dan penghijauan kota.

"Jadi, kita membangun sistem yang ada dan kontrol pengawasan yang baik," jelasnya.

Selama masa jabatannya, sejak 2012 sampai kini, Illiza sudah menerapkan berbagai langkah untuk memenuhi visinya.

"Sejak awal kita membenahi kota secara infrastruktur. Kemudian membangun kepariwisataan di sana, pendidikan dan kesehatan yang berbasis syariah. Ini tentang bagaimana kita menghidupkan one village on product," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan IT untuk membangun Banda Aceh agar diminati masyarakat dan dimanfaatkan secara positif. Salah satunya, ia mengatakan sudah ada 28 web yg dibangun mandiri oleh staf pemerintah kota.

Sejauh ini, ia juga telah melakukan bermacam pembenahan untuk Banda Aceh.

"Yang paling utama kita membangun secara infrastruktur pascatsunami. Aceh terus berbenah menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia selama 11 tahun. Kemudian juga bagaimana meningkatkan perekonomian berangsur-angsur karena mengalami penurunan. Intinya bagaimana membangun percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan," katanya.

Pada tahun ini, total belanja APBD yang dikeluarkan sebesar Rp 1,1 triliun, belanja birokrasi 51 persen. Untuk PAD, sekarang sekitar Rp 190 miliar dan target ke depan sekitar Rp 200 miliar.

Untuk pengalokasian dana desa, ia mengatakan, 30 persen personal administratif dan sebagainya, selebihnya pembangunan desa. Alokasi selama ini 30 persen dari kota adalah dana recovering. Kini, ia menyebutkan ada bantuan pusat untuk memajukan desa dari infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

Adapun langkah-langkah agar dana desa betul-betul bermanfaat bagi warga desa, ia setiap tahun membuat perencanaan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (RAPBG). Kemudian evaluasi secara per kala, dan perkuat SDM dengan cara pelatihan dan pendampingan berdaya masyarakat.

"Harapan kita kota ini benar-benar nyaman layak dan disenangi para wisatawan karena negara kita punya banyak tempat-tempat sejarah peninggalan," jelasnya.

Syeba Jubilee/EPR/Beritasatu.com

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini