KPPU Gelar Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di Banda Aceh

Banda Aceh – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan menggelar Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Checklis). Sosialisasi digelar di Hotel Oasis Banda Aceh, Rabu (24/8/2016) dan di ikuti oleh sejumlah pejabat jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Hadir juga Kepala Kantor KPPU Perwakilan Medan, Abdul Hakim Pasaribu yang juga tampil sebagai pemateri.

Anggota komisiner KPPU Pusat, Prof Ir Tresna Priyana Soemardi mengungkapkan latar belakang lahirnya KPPU di Indonesia. Katanya, pasca krisis moneter, IMF menyarankan Indonesia membentuk Lembaga penting dan satu diantaranya yang lahir adalah KPPU.
“KPPU adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 1999. Tugas utama adalah menyelesaikan perkara persaingan usaha dan memberikan saran dan pertimbangan ke Pemerintah,” ungkap Prof Tresna.

Terkait dengan penegakan hukum, KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Kemudian melalui UU no.20/2008 jo PP no.17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hokum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.

Sementara itu, peran KPPU dalam kebijakan persaingan usaha adalah mencermati setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah/regulator. KPPU juga senantiasa menjalin kerjasama untuk melakukan harmonisasi dengan Pemerintah demi hadirnya kebijakan yang lebih baik.

Lanjut Prof Tresna, dalam persoalan persaingan usaha, KPPU menginginkan struktur ekonomi semakin sehat. Karenanya dibutuhkan regulasi baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
“Semua ingin hidup berdampingan harmonis dan tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli,” kata Tresna.

Kata Prof Tresna, ada beberapa kasus yang dilakukan oleh perusahan besar, seperti mengekspolitasi usaha mikro dan menengah.
“Kasus seperti ini harus ada peran Pemerintah Daerah dengan regulasinya untuk melindungi pelaku usaha mikro dan menengah,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya dengan banyaknya regulasi yang ada, maka semakin besar pula potensi bertentangan dengan aturan lain yang di atasnya.
“Makanya hari ini kita hadir disini untuk membicarakan harmonisasi agar Perda dengan UU no 5 Tahun 1999 tidak berbenturan,” tambah Tresna Priyatna.

“Dalam kehidupan perdagangan, persaingan ekonomi sangat komplek. Seprofesional apapun kita, dimungkinkan terjadi kesalahan. Jadi checklist sangat perlu bagi pengambil kebijakan sehingga Perda yang ada bisa Inline dengan Kebijakan KPPU,” tambah Tresna.

Prof Tresna mengungkapkan, tujuan dari menjaga persaingan usaha adalah untuk menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.






Pemko Sambut Positif

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakota Banda Aceh M Nurdin S Sos yang hadir mewakili Walikota menyambut positif kegiatan yang dilakukan KPPU di Banda Aceh. 

“Sosialisasi Pedoman Daftar Periksa Kebijakan Persaingan, kami yakini akan berdampak baik pada usaha-usaha perwujudan iklim persaingan usaha yang sehat di Banda Aceh,” ujar Nurdin saat memberikan sambutannya.

Kata Nurdin, iklim usaha di Banda Aceh terbilang baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Daya beli masyarakat juga tidak terlalu buruk. Hal ini tentunya  dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain Banda Aceh sebagai ibukota dan pusat pemerintahan provinsi Aceh. Selain itu, persaingan antar pengusaha dan pedagang juga masih dalam kategori baik. Faktor lain adalah, dukungan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kegiatan ekonomi. Namun demikian, kondisi ini tentu harus diupayakan untuk menjadi lebih baik. 

“Salah satunya adalah memastikan semua lini usaha dapat berjalan dan bersaing secara sehat tanpa aktivitas monopoli. Untuk itu, maka sepatutnya pengawasan terhadap iklim persaingan usaha agar dapat kita tingkatkan. Sehingga, roda perekonomian kota Banda Aceh akan selalu berkategori sehat,” ungkapnya.

Kepada para pejabat yang hadir, Nurdin berharap Manual Kebijakan Persaingan yang disampaikan KPPU, hendaknya untuk dapat diperhatikan dan menjadi pembelajaran serius bagi para pemangku kepentingan yang ada, khususnya bagi para pejabat yang berwenang menyusun dan menetapkan peraturan daerah terkait persaingan usaha. 

“Para pejabat yang hadir, kiranya juga mampu menyuguhkan berbagai masukan dan saran sebagai umpan balik terhadap Daftar Periksa Kebijakan Persaingan yang bersinggungan dengan kebijakan dan peraturan daerah Kota Banda Aceh tentang persaingan usaha,” tutup Nurdin.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini