Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah mengatakan peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan bela negara guna mempertahankan kedaulatan bangsa. Masyarakat Aceh dituntut terlibat menjaga keamanan negara dari ancaman luar mengingat letak geografis Aceh yang dekat dengan dunia internasional.
“Tanpa partisipasi masyarakat, tentunya negara tidak mampu membendung berbagai ancaman baik militer maupun non-militer,” kata Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM saat membuka Rapat Koordinasi Tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah Provinsi Aceh di Gedung Serbaguna, Kamis, (22/9)
Zaini Abdullah mengatakan, meskipun urusan Pertahanan dan Keamanan merupakan kewenangan absolut yang dimiliki Pemerintah Pusat. Tapi dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada instansi vertikal yang ada di daerah, atau kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
Dengan adanya pelimpahan tersebut kata Zaini, maka dapat dipastikan bahwa Pemerintah di tingkat provinsi juga harus memiliki tanggungjawab dalam memperkuat program pertahanan dan keamanan bangsa.
"Segala hal yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan negara harus kita atasi agar tidak memunculkan kekisruhan yang berdampak secara nasional," ujar Zaini.
Zaini menjelaskan, ancaman terhadap pertahanan negara bukan hanya berasal dari kekuatan militer, tapu juga ancaman non-militer yang bersifat multidimensi juga dapat menjadi pintu masuk bagi hadirnya gangguan yang cukup serius bagi kedaulatan NKRI seperti pengaruh globalisasi, radikalisme, penyelundupan manusia, narkoba dan Imigrasi.
"Saya percaya masyarakat Aceh sangat peduli dengan kondisi bangsa ini, dan siap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI," ujar Zaini.
Zaini Abdullah berharap rakor ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua tentang langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga perdamaian dan pembangunan di negara berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertahanan untuk Provinsi Aceh, Brigjen TNI Adi Sudaryanto mengatakan, fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenab bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri.
"Strategi pertahanan negara merumuskan tujuan, sasaran strategis, cara mencapai sasaran dan sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mewujudkan kekuatab dan kemampuan pertahanan negara yabg tangguh, efektif dan berdaya tangkal tinggi," kata Adi Sudaryanto