Kini, Aceh sangat Aman, Nyaman dan Damai


Banda Aceh - Suasana Aceh saat ini sangat berbeda dengan beberapa waktu lalu. Kini, Aceh sangat aman, nyaman dan damai. Kondisi ini sangat mendukung kelancaran program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, saat menerima kunjungan Peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) dan Pertahanan Wilayah (Hanwil) Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (PASIS Sesko) Pendidikan Regional (Dikreg) XLIII TNI, tahun anggaran 2016, Aula Serbaguna Setda Aceh, Selasa (11/10/2016).
“Tentu seluruh peserta Sesko TNI sudah sangat memahami tentang sejarah konflik yang pernah melanda Aceh pada masa lalu. Saya percaya, tentu ada beberapa dari saudara yang pernah bertugas di Aceh pada waktu itu. Saya hanya ingin mengatakan, bahwa apa yang terjadi di Aceh saat ini sangat berbeda dengan Aceh di masa lalu,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap, pertemuan singkat ini dapat dijadikan sebagai sarana berdiskusi serta menjelaskan tentang perkembangan Aceh dalam beberapa tahun terakhir, dan kaitannya dengan semangat bela negara.
“Secara umum kondisi Aceh saat ini sangat kondusif untuk berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Arus investasi, kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.  Saat ini kami bersiap-siap menyambut pelaksanaan Pilkada serentak di 20 Kabupaten/Kota dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,” tambah pria yang akrab disapa Doto Zaini itu.
Melihat kondusifitas Aceh dan semangat berpolitik masyarakat Aceh yang semakin matang, Doto Zaini meyakini, pelaksanaan Pilkada 2017 akan berjalan secara aman dan damai. Sebagaimanan diketahui, puncak pelaksanaan Pilkada akan berlangsung pada tanggal 15 Februari tahun depan.
10 Program Prioritas Pemerintah Aceh
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan visi pembangunan Pemerintah Aceh, yaitu ‘Pembangunan Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, Dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki.’
Untuk menjalankan visi tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan 10 program prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017, yaitu Reformasi Birokrasi, Dinul Islam, Sosial, Adat dan budaya.
Selanjutnya, Revitalisasi pertanian dan pengembangan agro industri, mengatasi Kemiskinan, Infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, Pendidikan dan peningkatan mutu SDM, Program kesehatan, optimalisasi Sumber Daya Alam berkelanjutan, Penguatan Perdamaian, dan masalah lingkungan hidup serta kebencanaan.
“Alhamdulillah, setelah berjalan lebih dari empat tahun, banyak dari program itu berjalan dengan baik. Hasilnya, semangat transparansi dan akuntablitas pemerintahan semakin tinggi,” tambah Gubernur.
Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, Gubernur membeberkan pencapaian WTP sejumlah kabipaten/kota di Aceh. Sebagaimana diketahui, di tahun 2013 hanya ada enam dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun pada tahun 2014 meningkat jadi 13 kabupaten/kota.
“Sementara itu, di tahun 2015 yang penilaiannya dilakukan tahun 2016 ini, jumlah kabupaten/kota di Aceh peraih WTP meningkat jadi 21. Pemerintah Aceh juga meraih opini yang sama,” tambah Doto Zaini.
Sedangkan dalam hal pemberantasan korupsi, Gubernur juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengawasi seluruh pejabat di Aceh guna memastikan setiap pejabat agar patuh kepada hukum dan ketentuan yang berlaku.
Investasi di Aceh Meningkat 216 persen
Gubernur menambahkan, membaiknya sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh turut mendorong tingginya minat investor yang berinvestasi di daerah berjuluk Serambi Mekah ini.
“Sebagai gambaran, realisasi investasi di Aceh pada tahun 2015 mencapai Rp5,72 triliun atau meningkat 216 persen dari yang kami targetkan. Dan, sekitar 30 persen dari investor itu merupakan investor dari luar negeri. Ini tentu saja tidak terlepas dari kundusifitas Aceh selama ini.”
Tidak hanya dari segi investasi, Pemerintah Aceh juga mendapat penghargaan sebagai daerah dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Pada tahun 2013, Aceh menduduki urutan pertama sebagai daerah dengan tingkat demokrasi terbaik di Indonesia.
Sedangkan di tahun 2015, Aceh juga mendapat penghargaan sebagai daerah dengan tingkat keterbukaan informasi publik yang terbaik di Indonesia.
“Di balik semua keberhasilan itu, tentu masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh saat ini. Namun, kami yakin dengan kerjasama dan kerja keras semua pihak, tantangan tersebut dapat kita atasi bersama,” sambung Doto Zaini.
Sementara itu, Dansesko TNI, Letjen TNI Agus Sutomo, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Komandan Korsis Sesko TNI, Laksma TNI Hantongan Simatupang menjelaskan, bahwa kegiatan KKDN dan Hanwil PASIS Sesko Dikreg XLIII TNI, tahun anggaran 2016, akan berlangsung selama sembilan bulan.
Secara nasional, kegiatan ini diikuti oleh 146 org perwira siswa yang terdiri atas, TNI AD 46 siswa, TNI AL 47 siswa, TNI AU 43, Polri 4 orang serta enam orang perwakilan negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Australia, Malaysia, Singapura, Srilanka dan Thailand, masing-masing satu orang. Sedangkan yang berkunjung ke Aceh adalah sebanyak 47 personil yang terdiri atas siswa dan pendamping.



Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini