Ombudsman Aceh Gelar Seminar Pungli Pelayanan Publik


BANDA ACEH,- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan modus pungutan liar atau pungli yang dilaporkan ke lembaga yang ia pimpin pada tahun 2016 bermacam-macam jenis, diantaranya; operasional petugas BPN, pemotongan sertifikasi guru, pengurusan SKCK, calo pelabuhan, pengurusan SIM dan STNK tak sesuai dengan PKB, pungli di Samsat, biaya pendidikan, uang yudisium dan lain sebagainya. Hal ini disampaikannya dalam acara seminar pengli pelayanan publik di The Pade Hotel, Banda Aceh, Rabu 23 November 2016.

Menurut data Ombudsman RI Pwk Aceh, bidang kepegawaian menempati urutan pertama dengan 37 kasus, kedua perhubungan 32 kasus, pertanahan 21 kasus, pendidikan 19 kasus, kepolisian 15 kasus, dan kepolisian 13 kasus.

“Selain itu, Ombudsman senantiasa menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan buruk dalam penyelenggaan pelayanan publik,” ungkap Taqwaddin yang juga Ketua Pokja pencegahan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli di Aceh. Namun, “Walaupun kami masuk dalam satgas, kami akan tetap mengawasi Satgas Saber Pungi, karena itu memang tugas kami,” ujarnya.

Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Aceh, Kombes Pol Dr Darmawan Sutawijaya, SE, Msi mengatakan, untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli, presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
Darmawan yang juga Irwasda Polda Aceh mengatakan, visi Satgas Saber Publi adalah untuk terwujudnya pelayanan publik pada semua instansi pemeritah Aceh. Dikatakannya lagi, Satgas Saber Pungli berwewenang membangun sistem pencegahan dan pemberantas pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli dan melakukan operasi tangkap tangan.

Sementara Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia sebagai narasumber mewakili dari insan pers mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi beberapa kasus dugaan pungli di kabupaten/ kota.
Diantara kasus yang terindentifikasi yaiutu yang terjadi di Sabang, yaitu dugaan pungli di pos pintu masuk Bandara Sipil Maimun hingga Rp50 ribu/ kenderaan, dugaan pungli di kantor samsat untuk stempel Rp30 ribu/ surat, untuk gesek nomor mesin ranmor juga Rp.30 ribu.

Selain itu, pihaknya juga mengidentifikasi dugaan pungli di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagn Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya. “Saya punya data semua kasus dugaan pungli di beberapa kabupaten/ kota di Aceh,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, pihak yang diduga terlibat dalam pungli mulai dari guru, kepala sekolah, kepala desa, KUA kecamatan, staf dinas, camat hingga aparat smsat. “Kami berikan waktu 90 hari untuk Satgas Saber Pungli bekerja, kalau tidak ada hasil, jangan salahkan kami kalau kami menyoroti kinerja Satgas Saber Pungli,” ujarnya.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Tentang Kami | Privacy Policy | TOS | Disclaimer | Site Map | Advertise | Copyright © 2017. Acehinfo.com - Berita Aceh Terkini